Organisasi Jaringan Susun Perangkat Penilaian Kelembagaan

Peserta IDF Organisasi Ponci

Bandung (PKNI) -  Seperti halnya prinsip “Good Governance” pada pelayanan publik yang menjadi semangat reformasi pemerintahan kita saat ini, organisasi masyarakat pun dituntut demikian.  Organisasi yang bergerak dibidang sosial dan secara kelembagaan tidak terikat atau tidak berada dibawah organ-organ negara oleh masyarakat luas kerap sekali di istilahkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memerlukan prinsip ini.

Keorganisasian ini oleh negara diatur dalam beberapa regulasi khusus yang mengatur badan hukum untuk organisasi kemasyarakatan sejak Staatsblad, KUH Perdata, UU Ormas hingga yang terkini melalui Undang-Undang Yayasan. Produk badan hukum yang dilahirkan antara lain organisasi yang berbasis Perusahaan, Wakaf, Koperasi, Perkumpulan dan Yayasan.

Melihat situasi ini, HIV Coorporation Program for Indonesia yang disingkat HCPI sebagai lembaga internasional dari dukungan pemerintahan Australia yang bergerak sebagai pemberi dana dan penguat teknis LSM AIDS, sejak program sebelumnya di sekitar tahun 2006 telah melakukan penguatan kelembagaan kepada para mitranya.

Mulai tahun lalu, HCPI memulai bekerja sama dengan organisasi jaringan ODHA dan Populasi Kunci, kelompok populasi yang merupakan orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular dalam menentukan keberhasilan program melalui peran aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Kerjasama ini memiliki konsentrasi dalam  program penguatan kelembagaan yang terkait dengan berbagai aspek keorganisasian.

Menurut Palupi Widjajanti, HCPI memandang organisasi jaringan belum memiliki panduan mengenai konsep dan kerangka kerja dalam pengorganisasian jaringan ODHA dan Populasi Kunci.  Dia menjelaskan bahwa  organisasi jaringan ini bekerja masih pada tahapan pemikiran yang relatif masih sangat awal dalam hal konsep kerja jaringan, memimpin, mengelola jaringan dan mekanisme kerjanya.

Om Setyo - IDF Organisasi PonciPalupi yang saat ini menjadi konsultan Intitutional Strengthening for NGO Partners dari HCPI mengatakan perlunya penguatan organisasi jaringan. Menurutnya, penguatan ini ditujukan agar mereka dapat merespon kebutuhan dan masalah yang di hadapi yang di dahului melalui pemetaan menyeluruh, serta perencanaan terhadap aspek kelembagaan yang menjadi prioritas untuk dikuatkan.

“Diperlukan sebuah perangkat yang bisa digunakan sebagai alat bantu proses penguatan kelembagaan, mulai dari assessment, perencanaan, monitoring dan evaluasi. Perangkat assessment harus dapat disesuaikan dengan “nature” atau mekanisme kerja organisasi jaringan, yang tentunya berbeda dengan LSM” ungkapnya.

Atas dasar itu, HCPI menyelenggarakan lokakarya tiga hari penyusunan perangkat assessment untuk organisasi jaringan populasi kunci dan ODHA, Rabu, (23/4). Penyusunan perangkat ini di ikuti oleh Persaudaraan Korban Napza Indonesia, Organisasi Pekerja Seks Indonesia, Jaringan Aksi Pengurangan Dampak Buruk Narkoba, Gay-Waria-Lelaki Suka Lelaki Indonesia dan turut pula Korwil Indonesia Timur – Komisi Penangulangan AIDS Nasional yang memberikan pengalaman dalam penguatan kelembagaan jajarannya.

Lokakarya ini dimulai dengan berbagi pengalaman organisasi jaringan yang kenyang akan pengalaman antara lain dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang berbagi tips mengelola anggota berbasis individual dan organisasi. Selanjutnya Association for Community Empowerment (ACE) yang memberikan pengalaman pemberdayaan anggota kelompoknya dalam kemandirian. Tidak hanya itu, hadir pula nara sumber dari organisasi Telapak yang memberikan pengalaman mengelola anggota berbasis individu dan kaderisasi.

Pada prosesnya, para peserta dituntut partisipasi aktif dalam penyusunan perangkat ini. Peserta didahului untuk memformulasikan komponen-komponen penting dalam penguatan organisasi yang dilanjutkan menyusun kriteria khusus dalam mendukung komponen tersebut. Kriteria ini selanjutnya dibagi tahapannya untuk mengukur indikator yakni posisi organisasi pada tahapan awal; berkembang dan; berkelanjutan.

Direktur Walhi - IDF Organisasi PonciSecara terpisah di tempat yang sama, Merly Yuanda selaku dewan pengawas Persaudaraan Korban Napza Indonesia yang berasal dari kota Bengkulu memberikan apresiasi atas kegiatan yang di fasilitasi oleh HCPI ini. Menurutnya, organisasi jaringan perlu untuk terus menguatkan sisi kelembagaan. Dia menambahkan, penguatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh elemen di internal organisasi yang akan berdampak pada peningkatan kualitas dari organisasi itu sendiri.

“Penguatan kelembagaan sangat penting bagi struktur yang ada di organisasi itu sendiri, termasuk juga untuk meningkatkan kredibilitas organisasi yang memiliki tanggung jawab kepada pihak-pihak terkait dan publik” pungkasnya, sembari berharap bahwa perangkat ini tidak hanya untuk organisasi jaringan level Nasional melainkan juga level lokal atau daerah. (RS)

Kontributor : Rudhy Sinyo – East Java Action