ANGGOTA Komisi III DPR Nurdiman Munir mengatakan, dalam mengantisipasi peredaran narkotika di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas II A dan Rumah Tahanan Pontianak perlu dipasang CCTV. Pemasangan itu diharapkan dapat memantau   gerak warga binaan maupun petugas, agar Lapas steril dari peredaran gelap narkotika.

“Lapas dan Rutan perlu dipasangi CCTV. Kalau sekarang CCTV yang ada masih kurang. Ini bisa riskan untuk masuknya narkotika. Fungsi CCTV diharapkan semua bisa memantau aktifitas di Lapas,” kata Nudirman. Ia pun menyesalkan tiga petugas Lapas Klas II A Pontianak terlibat dalam peredaran narkotika. Ketiganya terindikasi bekerjasama dengan tahanan bernama Mr. Law. Hal demikian, lanjut dia, kedepan tidak boleh kembali terjadi. Karena mengakibatkan kian menambah pandangan negatif terhadap Lapas.

Menurutnya, sudah seharusnya Lapas Pontianak berbenah diri untuk membuang stigma negatif  masyarakat, yakni anggapan Lapas sebagai ruang gerak peredaran narkotika, yang hampir merata di seluruh Indonesia.  “Tingginya kasus peredaran narkoba di dalam lapas bukan hanya terjadi di Kalbar, namun hampir merata di seluruh Indonesia. Tapi Lapas di  Kalbar sudah bagus dalam pelayanan, kebersihan maupun sarana peribadatannya,” kata Nudirman.

Kendati demikian, lanjut Nurdiman, Kanwil Kemenhum dan HAM Menkumham Kalbar mesti  bertanggungjawab penuh atas keterlibatan tiga oknum pegawai Lapas. Sebab pengawasan mestinya dapat berjalan secara maksimal terhadap unit kerjanya.   “Sterilkan lapas dari narkoba.  Jauhkan peredaran narkoba di area Lapas.  Lakukan pembinaan terhadap petugas lapas agar tidak terlibat peredaran narkoba,” katanya.

Dia menambahkan, upaya pencegahan dan meminimalisir peredaran narkotika di Lapas, perlu dilakukan rotasi petugas  LP atau sipir. Supaya  tidak terbentuk jaringan yang dapat  dimanfaatkan  para bandar narkoba. “Selain melakukan rotasi petugas sipir. Kamera pengawas atau CCTV juga perlu dipasang  di sejumlah titik di dalam Lapas guna mengawasi setiap gerak para warga binaan dan petugas,” kata Nudirman. (stm)