rakernas 2012

(PRESS RELEASE) CAPAIAN KINERJA 100 HARI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIE

Kementerian Hukum dan HAM memiliki prioritas kebijakan, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan, pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelesaian permasalahan HAM di masa lalu, dan melakukan langkah percepatan pembangunan di segala bidang.

Penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, terutama masyarakat miskin.
Kemudian pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Khusus narapidana korupsi (termasuk bandar narkoba dan teroris) pemberian hak-haknya  dilakukan lebih selektif, dengan dilakukannya pengetatan.

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Menkumham dan Wamenkumham pada 19 Oktober 2011 lalu, Presiden mengamanatkan kepada kami empat arahan khusus, yaitu: Pertama, menegakkan dan menciptakan hukum yang berkeadilan. Kedua, menegakkan HAM dan mencari solusi terbaik terhadap masalah pelanggaran HAM. Ketiga, melaksanakan prinsip anti korupsi. Keempat, mengadakan akselerasi dalam masa kerja tiga tahun yang tersisa.

Seluruh jajaran di Kemenkumham harus sprint, atau berlari cepat, sebagaimana dituangkan dalam Keputuasan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.PR.01.02 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja 100 (seratur) hari Menteri Hukum dan HAM RI Sisa Masa Jabatan Periode 2009 – 2014 sebagaimana diuraikan di bawah ini.
1.  Bidang Kesekretariatan
Sebagaimana Lampiran Kepmen Nomor :  M.HH-06.PR.01.02 Tahun 2011 beberapa capaian yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut :
a.  Terciptanya mekanisme mutasi dan promosi pegawai secara transparan, bebas KKN dalam rangka perencanaan sumber daya manusia dengan melalui kegiatan sebagai berikut :
•   Melakukan proses Open Bidding bagi pengisian jabatan eselon I dan II di lingkungan internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengumumkan melalui website Kementerian Hukum dan HAM : www.kemenkumham.go.id yang berisi tatacara dan persyaratan yang harus diikuti.
•    Melakukan kegiatan seleksi administrasi bagi para pegawai yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi pengisian posisi eselon I dan II dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
•   Mengadakan Fit and Proper test yang di ikuti oleh para pejabat eselon II dan III yang menjabat dilingkungan 11 (sebelas) unit eselon satu. Fit and proper test yang diadakan tersebut  digunakan untuk menguji kemampuan para calon pejabat yang akan menempati posisi-posisi yang kosong atau mengisi jabatan para pejabat yang telah memasuki masa pensiun.
•   Tersusunnya  Formasi Pegawai dengan lingkup kerja 11 unit pusat 33 unit kanwil 775 UPT dengan program penyusunan formasi dengan target capaian penyeragaman dalam tata cara penyusunan formasi PNS dan diperoleh data jumlah kebutuhan riil pegawai pada 11 unit Pusat dan 33 kanwil dan 775 UPT serta tersusunnya sasaran kinerja pegawai (SKP) jabatan struktural , fungsional khusus dan fungsional umum tahun anggaran 2011 dengan lingkup kerja pejabat struktural , jabatan fungsional khusus , fungsional umum yang terdapat pada 11 unit pusat dan 33 kanwil serta kantor UPT dengan program penyusunan sasaran kinerja pegawai ( SKP ) dengan target capain tersusunnya SKP pegawai pada Kementerian Hukum dan HAM yang berjumlah 43.763 pegawai terdiri dari jabatan struktural, fungsional khusus dan fungsional umum.
b.  Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif guna peningkatan pelayanan publik, melalui kegiatan :
•   Penyelenggaraan  proses pengadaan barang dan jasa melalui e –procurement dengan penerapan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik).
•    Melakukan pelatihan aplikasi SPSE tersebut pada 33  Kantor Wiayah dengan peserta masing-masing Kanwil sebanyak 20 (dua puluh) orang perwakian dari masing-masing Satuan Kerja (UPT) setempat dan pelatihan aplikasi bagi unit eselon I sebanyak 10 (sepuluh) orang.
•   Selain itu juga dilakukan penguatan terhadap admin agensi di masing-masing unit eselon I dan Kantor Wilayah sebanyak 50 (limapuluh) peserta. Adapun LPSE sudah terbentuk melalui himbauan Sekretaris Jenderal melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SEK.PL.02.02-77 tentang Pembentukan Tim Agensi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) dengan mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-33.PL.02.02 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Hukum dan HAM RI.

2.    Bidang Pengawasan
Terkait bidang pengawasan, selama 100 (seratus) hari telah dicapai kinerja dengan sasaran yaitu: Meningkatnya pelayanan yang tepat, cepat dan cermat serta bebas dari korupsi dalam rangka pelayanan publik,PNS dan Sipil, melalui kegiatan antara lain :
a.    Penetapan Penerapan dan Pengawasan Satuan Kerja (Satker) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahap II sebanyak 293 Satker dari 758 Satker pada 9 Januari 2012. Dimana, sebelumnya juga telah dilakukan penetapan WBK tahap I pada tanggal 8 Juni 2011.
b.    Berdasarkan Laporan hasil pengawasan BPKP pada Kementerian Hukum dan HAM terdapat saldo temuan sebanyak 56 temuan. Dari jumlah temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 13 temuan (23,21%). Sedangkan audit kinerja tahun 2011 yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenkumham menemukan 2.473 temuan, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 250 temuan (10,11%).
c.    Melaksanakan Keputusan Menteri Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2011 tentang pejabat di Kementerian Hukum dan Ham yang wajib melaporkan harta kekayaan, sampai saat ini sudah 274 orang Pejabat Eselon 1 dan 2 dari total Pejabat Wajib Lapor sebanyak 269 Orang. Sehingga Pelapor yang dianggap sah melaporkan LHKPN yang didukung bukti rekap pelapor dan dari data base KPK sebesar 91,82% adapun yang belum melaporkan sebanyak 22 orang. Selain itu, melalui surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.KP.07.06-08 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 selalu berupaya memantau terhadap pelaksanaan kewajiban penyelenggara negara, dalam hal ini pejabat Kemenkumham untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3.   Bidang Keimigrasian
Pada bidang keimigrasian, telah dicapai kinerja 100 (seratus) hari sebagaimana sasaran antara lain  :
a.   Mempermudah,mempercepat dan meningkatkan kuaitas proses pemeriksaan keimigrasian pada saat keberangkatan dan kedatangan di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan  Bandara/Pelabuhan  pada 44 dari 128 TPI.
b.   Mempermudah masyarakat dalam pengurusan paspor melalui Penyerdahanaan persyaratan pergantian Paspor hanya dengan KTP, KK dan Paspor Lama.
c.  Mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan Keimigrasian di TPI tanpa berhadapan dengan petugas Imigrasi, melaui penggunaan Autogate untuk WNI pemegang e-Passport dan terpasangnya Autogate untuk WNI pemegang e-passport pada TPI Soekarno Hatta (pilot project).
d.  Pengawasan Visual pelayanan Keimigrasian melalui Penerbitan SOP tentang pengawasan  Visual pelayanan Keimigrasian dan terpasangnya perangkat pengawasan Visual pelayanan Keimigrasian di 16 lokasi yaitu 6 Kanim di daerah Jakarta 5 Kanim membawahi TPI Besar (Kanim Soetta, Ngurahrai, Surabaya, Batam dan Polonia) serta di 5 TPI besar (TPI Soetta, Ngurahrai, Juanda, Polonia dan Batam Center).

4.    Bidang  Pemasyarakatan
Dalam bidang ini terdapat beberapa capaian dalam 100 (seratus) hari kinerja Menteri, diantaranya :
a.   Dalam rangka memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, kami telah mengeluarkan dilaksanakan program kebijakan pengetatan remisi pemberian hak-hak narapidana untuk koruptor kasus korupsi, narkoba (bandar) dan terorisme.
b.   Penandantanganan MoU antara Kemenkumham dengan KPK tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya terkait pertukaran informasi, mekanisme pencegahan dan penangkalan, dan pembangunan cabang rutan di KPK. Selain itu juga ditandatangani MoU antara Kemenkumham dengan BPKP tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenkumham.
c.   Dalam rangka memaksimalkan perlindungan terhadap whistle blower dan justice collaborator, telah ditandatangani peraturan bersama Menkumham dengan Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama, yang ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2011 di Istana Bogor.
d. Untuk memberantas peredaran narkoba, Kemenkumham dan BNN juga telah menandatangani peraturan bersama Nomor M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Dalam Lapas dan Rutan, di mana Kepala Satgas P4GN atau Satgas Pemberantasan Narkoba adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM bersama Deputi Pemberantasan BNN.
e.    Ditjen Pemasyarakatan bekerja sama dengan konsultan independen telah melaksanakan integrity test yang dijadikan indikator dalam pengembangan pola pembinaan pegawai, termasuk penerapan reward and punishment yang didasarkan pada prinsip keadilan objektivitas.
f.    Dalam meningkatkan jumlah narapidana yang memperoleh PB, CB dan CMB, maka dilakukan Program Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas (PB, CB, CMB) dimana dalam rentang waktu bulan Oktober 2011 sampai dengan Januari 2012 pada UPT Pemasyarakatan se-DKI Jakarta, sebanyak 759 orang narapidana mendapatkan PB, CB, CMB. Sedangkan untuk luar DKI Jakarta,  dalam rentang waktu bulan Oktober 2011 sampai dengan minggu ke-II Januari 2012 pada UPT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, dan Sulawesi Selatan, sebanyak 5.816 orang narapidana mendapatkan PB, CB, CMB.
g.    Terkait penanganan Over Kapasitas pada wilayah DKI Jakarta
    Pemindahan narapidana
Dengan dipindahkannya narapidana sebanyak 1.920 orang ke luar Jakarta, tingkat over kapasitas pada wilayah DKI Jakarta menurun dari 118,94% menjadi 83,62%. Sampai dengan minggu ke-III bulan Januari 2012, pemindahan narapidana dari Lapas/Rutan di wilayah DKI Jakarta ke Lapas Klas I Batu Nusa Kambangan di wilayah Jawa Tengah telah dilaksanakan, namun jumlah narapidana yang bisa dipindahkan hanya sebanyak 120 orang.
    Pelaksanaan Program Asimilasi
Sampai dengan saat ini, kegiatan assessment terhadap narapidana kasus pengguna narkoba dan penempatan narapidana kasus pengguna narkoba sampai pada tahap koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), melalui surat Dirjen Pemasyarakatan nomor PAS-PK.01.05.04-08 tanggal 26 Januari 2012 perihal penempatan narapidana penyalahgunaan narkoba program asimilasi pada panti rehabilitasi.
    Pembangunan Lapas/Rutan
Pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan dalam rangka penambahan kapasitas hunian sebagai daerah penyangga over kapasitas dari UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta yaitu Rutan Cilegon, Lapas Anak Bandung, Lapas Gunung Sindur, LPKN Gunung Sindur, Lapas Sukabumi, Lapas Banjar, Rutan Depok, dan Lapas Bekasi, dengan total alokasi anggaran pada tahun 2011 adalah Rp. 123.270.941.000,- dan rencana penambahan kapasitas adalah 3.600 orang.
h.    Penanganan Over Kapasitas pada wilayah di luar DKI Jakarta
    Pelaksanaan Program Asimilasi
Sampai dengan saat ini, kegiatan assessment terhadap narapidana kasus pengguna narkoba dan penempatan narapidana kasus pengguna narkoba sampai pada tahap koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), melalui surat Dirjen Pemasyarakatan nomor PAS-PK.01.05.04-08 tanggal 26 Januari 2012 perihal penempatan narapidana penyalahgunaan narkoba program asimilasi pada panti rehabilitasi.

    Pembangunan Lapas/Rutan
Pembangunan dalam rangka penambahan kapasitas pada wilayah Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, dan Lampung sedang dilaksanakan.  Dengan total alokasi anggaran pembangunan pada tahun 2011 pada wilayah tersebut adalah Rp. 211.157.486.000,- dan penambahan kapasitas yang sudah siap huni sampai dengan tahun 2011 adalah 10.778 orang.

5.    Bidang Peraturan Perundang-undangan
Pada Bidang Peraturan Perundang-undangan, pencapaian kinerja dalam 100 hari adalah sebagai berikut:
a.    Terkait Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) dan RPP, yang telah selesai disusun adalah ; RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan terorisme, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradional.
b.    Terkait Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) dan RPP, yang dilanjutkan untuk disusun Tahun 2012 adalah : Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  1 Tahun 2006 tentang bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

6.    Bidang Administrasi Hukum Umum
Pada Bidang  Administrasi Hukum Umum, pencapaian kinerja dalam 100 hari adalah sebagai berikut:
a.   Untuk mendukung pemberlakuan Sistem Pelaporan PNBP, maka Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum telah merancang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Berkenaan dengan hal tersebut, telah diselenggarakan Rapat Kerja Teknis Sistem PNBP di Bidang Fidusia di Seluruh kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMRI tanggal 21 s/d 24 November 2011 yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
b.    Menindaklanjuti MoU Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Bank BNI 46 dan salah satu saran dari rekomnedasi Rapat Kerja Teknis Sistem PNBP di Bidang Fidusia di seluruh kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka dilaksanakan sosialisasi dan assessment ke beberapa kantor wilayah dalam rangka melihat dan mempersiapkan kantor Wilayah untuk pelaksanaan pembayaran PNBP dengan sistem online. Hal ini harus terselesaikan pada 2012.
c.    Melakukan koordinasi dan penyusunan mekanisme pengembalian asset hasil Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyusunan SOP berdasarakan kebutuhan dalam praktek pengembalian aset, dan sebagai bahan masukan bagi Presiden RI dalam menentukan kebijakan terkait pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dengan melibatkan antar kementerian/lembaga.
d.   Terkait fasilitas kewarganegaraan yang diberikan kepada para TKI yang bermasalah di luar negeri serta kerangka kerja dan mekanisme koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam perlindungan terhadap TKI, maka pada tanggal 23 Oktober s/d 3 November 2011 dilakukan kegiatan legalisasi status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi WNI di Tawau, Sabah, Malaysia. Sebanyak 4.736 permohonan diselesaikan.
e.   Terkait pelayanan pidana tentang grasi, dimana dilaksanakan oleh Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum, maka dalam kurun waktu ± 100 hari telah dikeluarkan sebanyak 12 (dua belas) surat pertimbangan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
f.   Dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum acara pidana dimana dengan perubahan PP tersebut membuat Perubahan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentan Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011 tentan tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil danbentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan kartu tanda  Pengenal Pajabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pembuatan KTP PPNS sejak tahun 2010-2011, per November 2011 sebanyak 1.681 orang.
g.    Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagai Central Authority, dengan alasan pembentukannya yaitu : Indonesia memerlukan kerjasama lintas Negara dalam memerangi kejahatan lintas batas (transnasional), kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama formal antar pemerintah karena diperlukan kewenangan koersif dalam memenuhi permintaan bantuan, kerjasama formal untuk mendukung kerjasama antar instansi yang telah ada, kewajiban dalam konvensi PBB dimana Indonesia telah meratifikasinya.
h.    Telah tersusunnya draft Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata cara Pengangkatan dan pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, tata Kerja serta Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris per Desember 2011 dan akan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2012.

7.    Bidang Hak Kekayaan Intelektual
Pada Hak Kekayaan Intelektual  ini terdapat beberapa capaian pada bidang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Rahasia Dagang, dalam 100 hari , yaitu :
a.    Penyelenggaraan Sistem Desain Industri (DI), untuk pencapaian s/d 15 Januari 2012, terkait peningkatan kualitas sistem Desain Industri yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.
b.    Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta (HC), untuk pencapaian s/d 15 Januari 2012, terkait peningkatan kualitas sistem Hak Cipta yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.
c.   Pada Seksi Pengembangan aplikasi, capaian kinerja di atas 75% terjadi pada program ; aplikasi penelusuran merk, aplikasi penelusuran paten, aplikasi service, aplikasi e-fillingHKI, aplikasi cipta, aplikasi paten, aplikasi merek, aplikasi desain industry, aplikasi training aplikasi e-filling.
d.  Pada Seksi Pengembangan aplikasi, capaian kinerja di bawah 75% terjadi pada program ; training aplikasi service desk, training aplikasi penelusuran merek, training aplikasi penelusuran paten.
e.   Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi geografis, dalam periode 2 s/d 13 Januari 2012 terkait peningkatan kualitas sistem merek dan indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

8.   Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)
Dalam 100 hari masa kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, telah dicapai hal-hal sebagai berikut :
a.   Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Daerah yang sudah melaporkan kepada Sekretariat Panitia RANHAM Nasional yang berkedudukan di Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM yaitu pembentukan Pokja Panitia RANHAM Nasional bertambah sebanyak 5 Kementerian/Lembaga, dengan total menjadi 24 Kementerian/Lembaga. Sedangkan untuk pembentukan Panitia RANHAM Provinsi bertambah sebanyak 2 Provinsi, dengan total menjadi 24 Provinsi. Sedangkan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota bertambah sebanyak 29 Kabupaten/Kota, dengan total 1258 Kabupaten/Kota.
b.    Penetapan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM
Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dalam pelaksanaan RANHAM 2011-2014 sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.01.PH.04.01 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011. Namun saat ini masih dalam koordinasi dengan 10 Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Pertanian, Nakertrans, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Perumahan Rakyat, PU, TNI dan Polri, ESDM, Sosial, KPPA.
c.   Standar Operasional Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Draft pedoman pelayanan komunikasi masyarakat bagi Panitia RANHAM saat ini memasuki pembahasan akhir melalui Focus Group Discussion yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2012 dan melibatkan Panitia RANHAM Nasional dan Panitia RANHAM Daerah.

9.   Bidang  Pembinaan Hukum Nasional
Pada bidang  Pembinaan Hukum Nasional , pencapaian kinerja dalam 100 hari Menteri Hukum dan HAM  adalah sebagai berikut :
a.  Melalui Pusat Penyuluhan Hukum, BPHN telah melakukan Percepatan Program Akses Terhadap Keadilan Melalui Penyuluhan Hukum Keliling. Kegiatan ini memiliki sasaran : meningkatnya jumlah orang yang mendapat penyuluhan dan konsultasi hukum, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang berada di luar perkotaan, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dan masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi dan konsultasi hukum secara mudah, murah dan cepat serta gratis. Sebagai bahan informasi, untuk penyuluhan hukum keliling target awal sampai Desember sebanyak 14.400 orang dan meningkat pada bulan november saja sudah 15.000 orang.
b.  Sedangkan untuk konsultasi hukum keliling, target awal sampai Desember adalah 576 orang, tetapi ternyata meningkat karena pada bulan november saja sudah sebanyak 600 orang.
c.  Melalui Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN telah melakukan kegiatan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Berbasis Website dan Jaringan Internet.  Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya layanan informasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

10. Bidang  Penelitian dan Pengembangan HAM
Kegiatan atau hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Litbang HAM periode 100 hari Menteri Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :
a.  Telaahan terhadap permasalahan Hak Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2011.
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan mewawancarai tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN).  Dari telaahan ini dapat dikemukakan bahwa ketika seseorang di pidana dan menjalani hukuman, salah satu konsekuensi logisnya adalah hilangnya hak dan kebebasan yang dimiliki sebagai makhluk individu maupun sosial. Hilangnya kebebasan untuk menyalurkan kebutuhan seksual merupakan salah satu akibat yang paling sulit bagi narapidana, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai suami atau isteri, karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan  mendasar bagi semua manusia. Untuk memenuhi hak narapidana atas kebutuhan seksual, perlu dibangun/disediakan kamar khusus untuk keperluan aktivitas seksual bagi narapidana, baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Penyediaan kamar/ruang khusus tersebut dapat secepatnya direalisasikan demi untuk menjamin kesehatan fisik maupun psikhis  warga binaan pemasyarakatan di Lapas dan Rutan selama menjalani hukuman.
b.    Pameran Foto (expose) Foto HAM dalam rangka Sosialisasi atau pencerahan HAM dilaksanakan pada tanggal 26-27 Oktober 2011.
Kegiatan pameran ini  bertema : “Refleksi Pergerakan HAM dari Generasi ke Generasi di Berbagai Belahan Dunia”,  dilaksanakan pada tanggal 26-27 Oktober 2011  di Graha Pengayoman. Kegiatan ini bermuatan tentang sosialisi atau pencerahan dibidang HAM. Dalam pameran ini ditampilkan foto-foto tentang berbagai kondisi dan perkembangan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM yang terjadi di berbagai waktu dan tempat di dunia. Melalui sosialisasi atau pencerahan yang bersifat lintas ruang dan waktu ini diharapkan akan terbangun dan terjadi sebuah pergeseran paradigma bagi  negara-negara dalam proses komparasi perkembangan HAM. Selain itu, pameran foto ini juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi antara negara dengan individu, sehingga nilai-nilai HAM dapat terintegrasi ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara khusus rakyat Indonesia.
c.    Dalam rangka memperingati hari HAM sedunia, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM telah  menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
    Penganugerahan Bung Hatta Award untuk Hak Asasi Manusia tahun 2011 dilaksanakan tanggal 12 Desember 2011.
Penganugerahan Bung Hatta Award untuk Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan sejak tahun 2009 diberikan kepada pihak yang telah memenuhi kriteria berdasarkan pendekatan penelitian dan pengembangan dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Untuk tahun 2011 Penganugerahan Bung Hatta Award telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2011 di Jakarta dan yang diberikan penganugerahan kali ini adalah Pemerintahan Kota Makasar yang dinilai berhasil dalam pemenuhan HAM di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Acara yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dan peserta undangan sejumlah 215 orang yang terdiri dari stakeholders terkait, Jajaran Pemeritah Kota Makassar, Jajaran Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, tokoh masyarakat, keluarga Bung Hatta, Kepala Sekolah dan orang tua siswa pemenang Lomba menulis artikel populer Hak Asasi Manusia ini juga diisi dengan orasi ilmiah oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM tentang Aktualisasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Nasional (Suatu Konteks Kekinian). Kegiatan ini disambut baik oleh peserta yang hadir dan masyarakat umumnya terutama dalam peningkatan pemahaman HAM melalui ketauladanan dari tokoh/pejuang HAM.
    Lomba menulis artikel populer Hak Asasi Manusia bagi Pelajar SLTA atau sederajat khusus di wilayah DKI Jakarta,  berlangsung sejak tanggal 20 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang HAM dan untuk mendorong keberhasilan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM  melalui pemantapan budaya di kalangan generasi muda penerus bangsa. Lomba diikuti oleh 226 orang siswa dan dan dari hasil penilaian Tim juri terpilih 6 (enam) artikel yang terbaik dan 6 (enam) orang penulisnya ditetapkan sebagai pemenang Lomba menulis artikel populer Hak Asasi Manusia bagi Pelajar SLTA atau sederajat khusus di wilayah DKI Jakarta tahun 2011. Hadiah dan piagam pemenang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada saat acara Penganugerahan Bung Hatta Award untuk Hak Asasi Manusia tahun 2011. Kegiatan ini disambut baik oleh kalangan siswa/I dan orangtua siswa/I terutama dalam mendorong peningkatan prestasi  dalam penulisan karya ilmiah dan pemahaman siswa/I tentang Hak Asasi Manusia.

11.    Bidang  Pengembangan Sumber Daya Manusia

a.    Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, BPSDM Hukum dan HAM melakukan prioritas kegiatan, antara lain:
    Diklat Aparatur Penegak Hukum
Pada Oktober 2011, BPSDM Hukum dan HAM menggelar pelatihan bersama aparatur penegak hukum, yang terdiri dari delegasi KPK, Bareskrim Mabes Polri, PPATK, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pelatihan ini memfokuskan pada bahasan pengembalian aset hasil korupsi terutama yang telah dibawa kabur ke luar negeri.
    Diklat Motor Penggerak Integritas (MPI)
Diklat ini terkait Pemberantasan Korupsi yang merupakan domain tugas dan ranah fungsi dari KPK, guna mensinergiskan antara Pengawasan Internal, SDM, dan Kediklatan. Dalam merespon domain diklat tersebut, BPSDM Hukum dan HAM telah merencanakan diklat dengan mengikutsertakan para widyaiswara, pejabat pembuat komitmen, dan bagian keuangan.
    Penyusunan Kurikulum Diklat Bermuatan Pemberantasan Korupsi
Pada tahun 2012, BPSDM Hukum dan HAM telah merencanakan penyusunan kurikulum diklat dengan menekankan muatan-muatan substantif lembaga untuk percepatan pemberantasan korupsi.

b.    Kebijakan Berkaitan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba
Beberapa diklat teknis yang dilakukan Training Need Analysis (TNA) pada 2012 sebagai berikut:
    Diklat Penanggulangan Narkoba
    Diklat Narkoba Komprehensif
    Diklat Penanggulangan Psikotropika
    Diklat Penanggulangan NAPZA
    Strategi Cegah Tangkal Narkoba di Pemasyarakatan
    Strategi Cegah Tangkal Narkoba Petugas Imigrasi

c.    Kebijakan Assessment Center dan Sistem Informasi SDM Berbasis Kompetensi
Kegiatan Assessment untuk pertama kali dilaksanakan pada awal Desember 2011 yang diikuti oleh 100 peserta pejabat eselon III dari Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi yang menduduki jabatan strategis.

d.    Kebijakan Berkaitan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Beberapa diklat telah dilaksanakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan lalu lintas pelaku tindak pidana terorisme internasional, yaitu:
    Pelatihan Teknis Keimigrasian (PTK)
    Pelatihan Teknis Keimigrasian (PTK) Khusus
    Pelatihan Daktiloskopi
e.    Kebijakan Pemberdayaan Aparatur dan Widyaiswara
Pada awal 2012, BPSDM Hukum dan HAM memfokuskan pada penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan diklat yang terdiri dari pedoman penyusunan program dan kurikulum, pedoman penyelenggaraan, dan pedoman evaluasi diklat sampai pada tahap pasca diklat atau action plan (rencana aksi).

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian Saudara sekalian diucapkan terima kasih.
Menteri Hukum dan HAM,

ttd

Amir Syamsudin

 

sumber: http://jogja.kemenkumham.go.id/indeks-berita/berita-utama/362-bahan-materi-press-conference-capaian-kinerja-100-hari-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-ri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>